SABILINA TOURS – Pemerintah Indonesia terus mempercepat pembenahan sistem antrean dan peningkatan kualitas layanan ibadah haji. Langkah ini tidak hanya sebagai respons terhadap lamanya daftar tunggu, tetapi juga sebagai bagian dari visi besar menjadikan Indonesia sebagai negara percontohan dalam penyelenggaraan haji di tingkat global.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Ansari, menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Jagong Masalah Haji dan Umrah (Jamarah) Angkatan XI di Pamekasan, Jawa Timur, Rabu (15/10/2025). Ia menegaskan bahwa reformasi penyelenggaraan haji kini telah memasuki tahap serius karena berada di bawah koordinasi kementerian khusus yang menangani urusan haji dan umrah.
“Ini bukan sekadar komitmen, tapi langkah nyata. Saat ini, bidang penyelenggaraan haji sudah memiliki kementerian tersendiri yang fokus mengurus haji dan umrah,” ujar Ansari.
Menurutnya, Presiden dan Menteri Haji memiliki tekad kuat agar Indonesia mampu menjadi model tata kelola haji terbaik di dunia. Dengan adanya kementerian baru, diharapkan seluruh proses perencanaan hingga pelaksanaan dapat berjalan lebih efektif dan terstruktur.
“Kami di Komisi VIII DPR RI berkepentingan agar pelayanan haji semakin meningkat. Karena itu, fungsi pengawasan akan terus kami maksimalkan,” tambahnya.
Ansari juga menekankan pentingnya masa transisi kelembagaan antara Kementerian Agama dan Kementerian Haji agar berjalan lancar dan efisien, mengingat pelaksanaan haji 2026 sudah semakin dekat.
Sementara itu, Anggota DPD RI Fahira Idris menilai kebijakan pemerintah menerapkan sistem baru dalam pembagian kuota haji 2026 merupakan langkah maju menuju sistem antrean yang lebih adil dan proporsional.
“Namun, keadilan antrean tidak cukup hanya dengan pembagian kuota. Diperlukan strategi pendukung yang komprehensif, transparan, dan berorientasi pada perlindungan jemaah,” ujar Fahira di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Di sisi lain, pemerintah Arab Saudi telah menetapkan kuota haji untuk Indonesia pada tahun 2026 tetap sebanyak 221.000 jamaah, sama seperti tahun sebelumnya. Meski belum ada penambahan, pemerintah berharap sistem baru ini dapat menjamin proses pendaftaran dan keberangkatan jamaah berlangsung lebih efisien, transparan, dan manusiawi.
